Tukar Menukar Kawasan Hutan Negara Untuk Relokasi Di Kabupaten Pekalongan
| Author | Eka Nur Indah Yati |
| Position | Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang |
| Pages | 79-86 |
79
ULJ 2 (2) (2013)
UNNES LAW JOURNAL
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN NEGARA UNTUK
RELOKASI DI KABUPATEN PEKALONGAN
Eka Nur Indah Yati
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Info Artikel
________________
Sejarah Artikel:
Diterima Agustus 2013
Disetujui September 2013
Dipublikasikan Oktober
2013
________________
Keywords:
Interchangeability Forest,
Natural Disasters,
Relocation
____________________
Abstrak
___________________________________________________________________
Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bu kan kawasan hutan. Tukar menukar
kawasan hu tan dilakukan untuk pembangunan d i luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen, penempatan korban
bencana alam, kepentingan umum, termasuk sarana penunjang, menghilangkan enclave dal am rangka memudahkan
pengelolaan kawasan hutan; memperbaiki batas kawasan hut an. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana
mekanisme tukar menukar kawasan hutan yang dik elola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) Pemerintah
Kabupaten Pekal ongan untuk Relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di Kecamatan
Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, dan 2) kendala y ang dihadapi serta upaya apa saja yang dilakukan dalam
pelaksanaan tukar m enukar kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG)
Pemerintah Kabu paten Pekalongan untuk Relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekal ongan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif analitis. Metode
pendekatannya yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui observasi , wawancara,
dokumentasi dan d ata sekunder diperoleh dari data m onografi Kabupaten Pek alongan dan Kecamatan Lebakbarang. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan
tanah negara bebas (GG) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana
alam tahun 1993 di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sudah dilaks anakan dengan tuntas atau cl ear and
clean. Kendala tersebut bisa t erjadi karena proses perijinan membutuhkan waktu yang sangat lama. Upaya untuk mengatasi
kendala yang terjadi dilakukan oleh Perum Perhutani adalah dengan menggunakan upaya normatif yakni memberikan
koordinasi kepada para pihak terhadap proses prosedural aturan yang ditempuh. Upaya yang dilakukan Perum Perhutani
tersebut ternyata efektif karena upaya normatif itu memang bisa dilakukan para pihak yang berkepentingan. Penulis dapat
menyimpulkan bahwa mekanisme tukar menukar sudah dilaksanakan sesuai prosedural namun ada yang tidak runtut yaitu
belum ada persetujuan ditunjuknya lahan penukar tetapi warga desa Timbangsari sudah direlokasikan. Dan penulis pun
menyarankan Pemerintah ha rus dengan sigap untuk menangani proses ijin m engenai Tukar Menukar Kawasan Hutan
karena berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat yang terkena bencana alam walau pun bencana alam merupakan
kejadian yang tidak terduga.
Abstract
___________________________________________________________________
Changes in forest areas is not a change in forest area forest. production forest. Exchange of for ests for development carried out by
the permanent forestry activities placement victims of natural disasters, public interest, including the supporting infrastructure,
eliminate enclaves in order to facilitate the management of forests; improve forest boundary. The problem in this study were 1)
how the mechanisms of exchange of forest area managed by Perum P erhutani the state land freely (GG) Pekalongan District
Government for Relocation Timbangsari villagers affected by natural disasters in 1993 Lebakbarang Pekalongan district, and
2) the constraints faced and what is being done in the i mplementation of the exchange of forest area managed by Perum
Perhutani the state land freely (GG) Pekalongan District Government for Relocation Timbangsari villagers affected by natural
disasters in 1993 in Dis trict Lebakbarang Pekalongan. This study uses qualitative analytical research type. Empirical method
juridical approach. Source of data derived fr om primary data obtained through observation, interviews , documentationand
secondary data o btained from monographs and Pekalongan District Lebakbarang. Results of this study showed that the
implementation of the exchange of forest area managed by Perum Perhutani the state land freely (GG) Pekalongan District
Government for Relocation of villagers affected by natural disasters Timbangsari 1993 in Pekalongan District Lebakbarang
already completed or implemented with clear and clean. Such constraints could occur because the permitting process takes a
very long time. Efforts to overcome the obstacles that occur conduc ted by Perum Perhutani is the normative efforts of providing
coordination to the parties to the process adopted procedural rules. Perum Perhutani efforts made the effort was effective because
it can indeed be done normative stakeholders. Autho rs to conclude that the exchange mechanism has been implemented as a
procedural, but there is not yet approved the appointment of a coherent land exchange but Timbangsari already relocated
To continue reading
Request your trial