Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)
| Author | Fransiska Hildawati Tambunan |
| Position | Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang |
| Pages | 96-104 |
96
ULJ 2 (2) (2013)
UNNES LAW JOURNAL
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia
oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)
Fransiska Hildawati Tambunan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Info Artikel
________________
Sejarah Artikel:
Diterima Agustus 2013
Disetujui September 2013
Dipublikasikan Oktober
2013
________________
Keywords:
Adoption; Intercountry
Adoption; Institute of Child
Care
____________________
Abstrak
___________________________________________________________________
Perkembangan zaman menyebabkan pengangkatan anak di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh orang Indonesia saja,
tetapi juga oleh orang asing. Pengangkatan anak oleh orang asing atau intercountry adoption merupakan upaya terakhir
(ultimum remidium) di Indonesia. Oleh karena itu prosesnya berb eda dengan pengangkatan anak pada umumnya.
Persyaratan dan prosedur pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, kedua
peraturan tersebut tidak terlepas padaUndang-Undang No. 23 Tahun 2002 T entang Perlin dungan Anak. Penelitian ini
menggunakan yuridis nomatif dengan tujuan mengetahui pr oses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga
Negara Asing (intercountry adoption) di Indonesi a serta akibat hukum yang terjadi terhadap pengangkatan anak tersebut.
Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-
undangan, buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anakWarga Negara Indonesia oleh
Warga Negara Asing harus dilakuk an melaluiLembaga Pengasuhan Anak. Sebelum men dapatkan putusan dari Pengadilan,
Calon Orang Tua Angkat harus memenuhi semua persyaratan baik materiil maupun administatif, serta telah mendapat
Surat Rekomendasi dari Menteri Sosial c .q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pengan gkatan anak ini
menimbulkan akibat hukum khususnya dalam status kewarganegaraan anak.
Abstract
_________________________________________________
The times led to adoption of chi ldren in Indonesia i s not only done by Indonesian people, but also by f oreigners. Adoption of
children by foreigners or intercountryadopti on is the ultimumremidium. Therefore different from the adoption process in
general.Requirements and procedures of adoption described in that PeraturanPemerintah No. 54 Tahun 200 7on the
Implementation of Child Adoption, Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009about Adoption Requirements, thetwo
rules are not independent at Undang-Undan g No. 23 Tahun 2002on Child Protection. This study uses a juridical nomatif
with the aim of knowing the process of adoption by an Indonesian citizen foreigners (intercountry adoption) in Indonesia as
well as the legal consequences of the removal of the child occurred. The data used are prim ary data in the form of interviews
and secondary data in the form of legislation, books and journals. The results showed that the process of adopti on by an
Indonesian citizen Foreign Nationals must be done through the Institute of Child Care. Before getting a decision fr om the
Court, Prospective Foster Parents must mee t all requirements of both material and An administrative, and has received a lette r
of recommendation from the Minister of Soci al Affairs cq Director General of Social and Rehabilitation Services. Adoption is
the legal consequences especially in the citizenship status of children.
© 2013 Universitas Negeri Semarang
Alamat korespondensi:
Gedung C4 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang, 50229
E-mail: fransiscatambunan@yahoo.com
ISSN 2252-6536
To continue reading
Request your trial