Pengelolaan Administrasi Tanah Aset Pemerintah Guna Mendapatkan Kepastian Hukum
| Author | Dian Agustina Wulandari |
| Position | Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, IndonesiaPengelolaan Administrasi Tanah Aset Pemerintah |
| Pages | 94-106 |
94
ze
ULJ 4 (1) (2015)
UNNES LAW JOURNAL
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
Pengelolaan Administrasi Tanah Aset Pemerintah
Guna Mendapatkan Kepastian Hukum
Dian Agustina Wulandari
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Info Artikel
________________
Sejarah Artikel:
Diterima April 2015
Disetujui Mei 2015
Dipublikasikan Juni 2015
________________
Keywords:
AdministrationManagemen,
AssetLandGovernment,
Legal Certainty
____________________
Abstrak
___________________________________________________________________
Tanah Hak dan Tanah Negara merupakan pengadministrasian pertanahan yang meliputi tanah yang dikuasai oleh perseorangan
maupun dikuasai oleh badan hukum yang terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai yang
telah dijelaskan dalam Pasal 16 UUPA, sedangkan Tanah Negara merupakan tanah-tanah yang belum dilekati dengan hak dan
dikuasai langsung oleh Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana implementasi pengelolaan
administrasi tanah aset pemerintah Kabupaten Pemalang di dalam prakteknya dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah
Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan administrasi tanah miliknya serta bagaimana solusi yang ditempuh untuk mengatasi
permasalahan pengelolaan administrasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini
adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa implementasi pengelolaan
administrasi tanah aset pemerintah Ka bupaten Pemalang di dalam prakteknya yaitu melakukan pencatatan semua aset tanah yang
dimiliki, hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan administrasi tanah miliknya yaitu
anggaran terbatas; tanah yang diatasnya terdapat bangunan ; apabila terdapat tanah tukar guling; tanah yang berasal dari
pemerintah provinsi; dan butuh waktu dan tenaga, solusi yang ditempuh u ntuk mengatasi permasalahan pengelolaan administrasi
tanah aset Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu lebih dilakukan ekstensifikasi dalam in ventaris aset khususnya dalam bidang
pertanahan yaitu penyertifikatan tanah agar semua aset Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang mendapatkan kepastian hukum.
Saran yang dapat penulis berikan yaitu, Pemerintah Kabupaten Pemalang mencari pegawai/staf di bidang pertanahan, menambah
anggaran untuk penyertifikatan tanah dan Pemerintah Kabupaten Pemalang harus memiliki payung hukum sebagai landasan yang
kuat.
Abstract
___________________________________________________________________
Land Rights and Land State is the administration of land that includes land owned by individuals and is controlled by a legal
entity consisting of Hak, Broking, leasehold, and the right t o use those described in Article 16 of the BAL, while the State Land
is land -ground that has not clung to the rights and directly controlled by the State. This study aims to find out about how the
implementation of the administrative management of land assets in Pemalang regency government in practice and obstacles
faced by the Government of Pemalang in the management of his estate administration as well as how the sol utions adopted to
overcome the problems of the administrative management of l and assets Pemalang regency government. The approach used in
this thesis is a soc iological juridical approach . Results of research and discussion can be seen that the implementa tion of the
administrative manage ment of land ass ets in Pemalang regency government in practice is to do the recording of all assets
owned land, constraints faced by the Government of Pemalang in the management of his estate administration is a limited
budget; land on which there are buildings; when there is a land swap; soils derived from the provincial government; and it takes
time and effort, a solution adopted to overcome the problems of the administrative management of land assets Pemalang
regency government that more is done extend ing the asset inventory, especially in the area of land ie land certifying that all
local government asset Pemalang obtain legal certainty. Suggestions can be given that the author, Pemalang Regency
Government seek employees / staff in the land secto r, increase the budget for certifying land and Pemalang regency government
should have legal protection as a strong foundation.
© 2015 Universitas Negeri Semarang
Alamat korespondensi:
Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: fh@unnes.com
ISSN 2252-6536
To continue reading
Request your trial