Pemidanaan Money Politic Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2009

AuthorYudhistira Zia Ersyada
PositionUniversitas Negeri Semarang
Pages71-78
ULJ 1 (1) (2012)
UNNES LAW JOURNAL
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
PEMIDANAAN MONEY POLITIC DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM CALON ANGGOTA DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2009
Yudhistira Zia Ersyada
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Abstrak
Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, dan pemilu merupakan suatu
keharusan sebagaimana perintah yang termuat dalam Undang-Undang Dasar
1945. Sebagai negara yang demokratis, maka pemilu harus dilaksanakan sesuai
dengan aturan yang ditetapkan dan pelanggaran terhadap aturan hukum haruslah
ditindak dan diadili dengan hukum yang berlaku. Pemilu diselenggarakan
berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan memahami realitas tindak pidana money poli-
tic yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2009; selanjutnya untuk meng-
etahui dan menganalisis penanganan atau penegakan hukum atas pelanggaran tin-
dak pidana money politic Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kota Semarang
Tahun 2009. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pendekatan
analisis yang digunakan adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu baik yang bersifat pidana
maupun yang administrative, cukup sulit ditegakkan dikarenakan aturan hukum
pemilu banyak mengandung multitafsir.
Abst rac t
Indonesia as a democratic state of law, and elections are a must, as a command
contained in the Act of 1945. As a democratic country, then the election should
be conducted in accordance with the rules set and the violation of the rule of law
must be dealt with and prosecuted by law. Organized based on the principle of direct
elections, general, free, confidential, honest and fair. This study aims to determine
and understand the reality of money politics a criminal act that occurred in the
implementation of the General Election Candidates for the Regional Representatives
Council of the city of Semarang in 2009: later to find out and analyze the handling
or enforcement of any criminal violation of money politics Election Candidates for
City Legislature Semarang in 2009. The data used are primary and secondary data.
Analytical approach used is to approach cases and legislation. These results indicate
that both the election offense of criminal or administrative, is quite difficult to enfor-
ce because of the election law rule contains multiple interpretations.
© 2012 Universitas Negeri Semarang
ISSN 2252-6536
Info Artikel
Sejarah Artikel:
Diterima Januari 2012
Disetujui Februari 2012
Dipublikasikan Agustus 2012
Keywords:
Electoral offenses
Money politics
The KPU
Panwaslu
Alamat korespondensi:
Gedung C4, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
E-mail: yudhistira.zw@gmail.com

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT