Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Author:Zaka Firma Aditya
Position:Alamat korespondensi: Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
Pages:38-47
SUMMARY

Diadopsinya mekanisme constitutional complaint dalam sistem peradilan konstitusi adalah bagian dari perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Tetapi, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang bertugas mengawal tegaknya konstitusi belum diberikan kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional..Hasil dari penelitian skripsi ini adalah: secara legal formal, UUD Tahun 1945 tidak memberi peluang untuk MK RI dalam menyelesaikan perkara constitutional complaint tanpa melalui amandemen; MK memiliki prospek untuk menyelesaikan perkara constitutional ... (see full summary)

 
FREE EXCERPT
38
ULJ 3 (1) (2014)
UNNES LAW JOURNAL
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN
PERKARA CONSTITUTIONAL COMPLAINT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG DASAR TAHUN 1945
Zaka Firma Aditya
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Info Artikel
________________
Sejarah Artikel:
Diterima April 2014
Disetujui Mei 2014
Dipublikasikan Juni 2014
________________
Keywords:
constitutional
court;authority;complaint;
constitutional complaint;
____________________
Abstrak
___________________________________________________________________
Diadopsinya mekanisme constitutional complaint dalam sistem peradilan konstitusi a dalah bagian dari
perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Tetapi, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
yudikatif yang bertugas mengawal teg aknya konstitusi belum diberikan kewenangan untuk mengadili per kara
pengaduan konstitusional..Hasil dari penelitian skripsi ini adalah: secara legal formal, UUD Tahun 1945 tidak
memberi peluang untuk MK RI dalam menyelesaikan perkara constitutional c omplaint tanpa melalui amandemen;
MK memiliki prospek untuk menyelesaikan perkara constitutional complaint dimasa mendatan g, karena banyak
perkara pengujian undang-undang yang masuk ke MK secara substansi merupakan p engaduan konstitusional;
Mekanisme constitutional complaint di Indonesia sama seperti mek anisme judicial review, yaitu dari pemohon, objek
dan persyaratan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, MK tidak memiliki p eluang menyelesaikan perkara
constitutional complaint berdasarkan UUD 1945; MK memiliki prospek mengadili perkara constitutional complaint
dimasa mendatang, karena banyak k asus constitutional complaint yang terjadi dimasyarakat tidak dapat
diselesaikan sehingga memb uat kekosongan hukum; mekanisme constitutional complaint di Indonesia di masa
mendatang dapat mengadopsi mek anisme constitutional complaint Federal Jerman, berkaitan dengan legal standing
pemohon, objek permohonan dan syarat permohonan.
Abstract
___________________________________________________________________
Adoption of the constitutional complaint mechanism in the judicial system is part of the constitutional protection of the constitutional rights of
citizens . However , the Constitutional Court as a judicial body in charge of guarding the enforcement of the constitution h as not been given the
authority to adjudicate constitutional complaints. The results of this research are : a formal legal basis , the Constitution of 1945 did not provide an
opportunity to resolve the Constitutional Court in the case of constitutional complaint without amendment ; The Court has the prospect to complete
the constitutional complaint case in the future , because many cases testing laws that go into the substance of the Court in a constitutional complaint
; The mechanism of the constitutional complaint in Indonesia the same as the mechanism of judicial review , that is, from the applicant , objects and
requirements . The conclusions of this study are , the Court does not have the chance resolve the constitutional complaint case under the 1945
Constitution; The Court has heard the cases of constitutional complaint prospects in the future, because many cases occur in the community
constitutional complaint can not be resolved so as to make voi d the law; the mechanism of the constitutional complaint in Ind onesia in the future to
adopt the German Federal constitutional complaint mechanism , related to the legal standing of the applicant, the object of the petition and the
petition requirements .
© 2014 Universitas Negeri Semarang
Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: fh@unnes.ac.id
ISSN 2301-6744

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL