Kebijakan Formulasi Pidana Bagi Korporasi Yang Tidak Membayar Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi
| Author | Maulana Bryantonio |
| Pages | 20-26 |
20
ULJ 2 (1) (2013)
UNNES LAW JOURNAL
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA BAGI KORPORASI YANG TIDAK
MEMBAYAR DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Maulana Briyantonio
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Info Artikel
________________
Sejarah Artikel:
Diterima Januari 2013
Disetujui Februari 2013
Dipublikasikan Juni
2013
________________
Keywords:
Corporate; Criminal Fines
____________________
Abstrak
___________________________________________________________________
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis regulasi pidana serta kebijakan formulasi pidana ke depan bagi
korporasi yang tidak membayar denda dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis
normatif. Metode yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan dokumen. Bahan hukum
yang telah terkumpul kemudian dianali sis menggunakan metode penalaran deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah 1)
Undang Undang Tindak Pidana Koru psi saat ini tidak mengatur apa yang dimak sud hubungan kerja dan hubungan lain
serta sanksi pidana alternatif lain selain pidana denda bagi korporasi jika denda tidak dibayar oleh korporasi, 2 ) Kebijakan
pemidanaan ke depan bagi korporasi yang tidak me mbayar denda dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Konsep KUHP
Tahun 2012 Pasal 82 dan Pasal 85. Simpulan yang dapat ditarik dalam skripsi ini adalah tidak adanya pedoman dan
pengaturan yang jelas mengenai sanksi tindak pidana bagi korporasi yang tidak membayar sanksi denda dalam Undang
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal san ksi tindak pidana bagi korporasi yang tidak membayar sanksi
denda sudah di atur dalam Konsep KUHP Tahun 2012 Pasal 82 dan Pasal 85.
Abstract
___________________________________________________________________
This research aims t o find out and analyze criminal regulation and policy formulation forward criminal for corporations that
did not pay the fines in criminal acts of corruption. This research is the juridical normative legal research. The methods us ed in
the collection of legal materials is the study of librarianship and documents. Legal material has been collec ted and then
analyzed using descriptive reasoning methods. The result of this research is 1) the constitution of corruption currently don't
control what that means of employment relation and relation to another as well as criminal sanctions alternatif other than
criminal penalties for corporate if a fine not paid by corporations, 2) the policy criminal forward for corporate who is not paying
a fine in corruption arranged in the concept of KUHP 2012 article 82 and article 85. Conclusions that can be drawn in this
thesis is the absence of a guideline and a regulation that is clear about sanctions a criminal offense for corporate who is not
paying the sanction, in the constitution c orruption eradication, whe reas sanction a criminal offense for corporate who is not
paying the sanction, is set in the concept of KUHP 2012 article 82 and article 85.
© 2013 Universitas Negeri Semarang
Alamat korespondensi:
Gedung C4 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: Briyantoniomaulana@yahoo.co.id
ISSN 2252-6536
To continue reading
Request your trial