Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik
| Author | Riscan Naelufar |
| Pages | 64-72 |
64
ULJ 2 (1) (2013)
UNNES LAW JOURNAL
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
PERLUASAN KOMPETENSI PTUN DALAM MENGADILI SENGKETA
INFORMASI PUBLIK
Rizqan Naelufar
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Info Artikel
________________
Sejarah Artikel:
Diterima Januari 2013
Disetujui Februari 2013
Dipublikasikan Juni
2013
________________
Keywords:
Dispute Public
Information; the State
Administrative Court
____________________
Abstrak
___________________________________________________________________
Sengketa inform asi publik (SIP) adalah sen gketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang
berkaitan dengan hak memperoleh dan mengunakan informasi berdasarkan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (5) UU
No.14 Tahun 2008 tentang KIP). Dengan pemberlakuan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP maka kewenangan PTUN
ikut bertambah dalam mengadili SIP. Per masalahan y ang diambil dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana proses
penyelesaian SIP di Komisi Informasi (2). Bagaimana Proses Penyelesaian SIP di PTUN (3). Model ideal dalam
menyelesaikan SIP. Penelitian ini mengunakan Deskripsif Kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis normatif dan validitas
data menggunakan teknik trianggulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses p enyelesaian SIP melalui Komisi
Informasi banyak diselesaikan dengan mediasi dari pada ajudikasi nonlitigasi, n amun terkait denga n ajudikasi nonlitigasi
yang di ajuk an banding ke PTUN dapat dis elesaikan di PTUN dengan menggunakan PERMA No.2 Tahun 2011 sebagai
hukum acaranya. Terkait dengan proses penyelesai an SIP melalui kedua lembaga tersebut maka selanjutnya ak an di
komparasikan untuk mencari sebuah model atau kebijakan yang ideal untuk menyelesaikan SIP dan mencari sebuah
kepastian hukum terkait dengan kerancuan yuridis yang terdapat dalam UU No.14 Tahun 2008 vis-à-vis PERMA No.2
Tahun 2011.
Abstract
___________________________________________________________________
Dispute public in formation (SIP) is a dispute between public agencies and users of public information relating to the right t o
obtain and use information based on legislation (Article 1 paragraph (5) Act No.14 of 2008 on KIP). With the enactment of
Act No.14 of 20 08 on KIP then the rising powers in the administrative court judge SIP. Problems were taken in this study is
(1). How does the settlement process SIP Information Commission (2). How SIP Settlement Process in the Administrative
Court (3). Ideal model to resolve SIP. This research Qualitative Deskripsif normative juridic al approach to the type and
validity of the data using t riangulation techniques. The results showed tha t the process of finalizing the SIP through the
Commission resolved a lot of information with non-litigation mediation than in adjudication, but related to non -litigation
adjudication in the proposed appeal t o the administrative court in the administrative court can be solved by u sing the Supreme
Court Regulation No.2 of 2011 as procedural law. I n connection with the completion of the SIP through both institutions
komparasikan then the next will be to find a model or an ideal policy to resolve SIP and looking for a rule of law relating to
legal ambiguity contained in Act No.14 of 2008 vis-à-vis the Supreme Court Regulation N o.2 of 2011.
© 2013 Universitas Negeri Semarang
Alamat korespondensi:
Gedung C4 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: kurniawan.k@gmail.com
ISSN 2252-6536
To continue reading
Request your trial