Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

AuthorBudi Putra Cesariyanto
PositionUniversitas Negeri Semarang
Pages20-28
ULJ 1 (1) (2012)
UNNES LAW JOURNAL
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DALAM PENGAJUAN KEBER-
ATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Budi Putra Cesariyanto
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Abstrak
Perlindungan Hukum dalam bidang pajak adalah suatu bentuk perlind-
ungan terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dilindungi oleh Un-
dang-Undang guna mendapatkan suatu kepastian hukum, sehingga dapat
diperjuangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan
Hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam pengajuan keberetan
PBB di KPP Pratama Semrang Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa perlindungan hukum yang diupayakan oleh KPP Pratama Sema-
rang Timur dan jajaran pejabat Pajak diatasnya belum maksimal. Sebagai
rekomendasi perlu adanya forum atau wadah yang dibentuk KPP Pratama
Semarang Timur untuk melakukan koordinasi pada tiap kelurahan-kelura-
han di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur, untuk menampung
keluhan-keluhan yang dialami oleh Wajib Pajak PBB yang sebenarnya da-
pat dijadikan sebagai kegiatan sosialisasi peraturan tentang keberatan.
Abst rac t
Legal protection in the field of taxation is a form of protection of the rights and
obligations of taxpayers are protected by the Act in order to obtain a legal certainty,
so that it can be fought. This study aims to determine the Protection of the Law
given to taxpayers in the filing of the objection land and building tax in the East
Semrang Primary KPP. These results indicate that the legal protection sought by
the KPP Primary East Semarang and ranks top tax official is not maximized. As
a recommendation to the forum or container formed East Semarang Primary KPP
to coordinate on each sub-villages in the region of East Semarang Primary KPP, to
accommodate the grievances suffered by the United Nations Taxpayers can actually
be used as the socialization of rules on objections.
© 2012 Universitas Negeri Semarang
ISSN 2252-6536
Info Artikel
Sejarah Artikel:
Diterima Januari 2012
Disetujui Februari 2012
Dipublikasikan Agustus 2012
Keywords:
Legal Protection
Land and Building
Tax Objections
The Tax Office
Primary East Semarang
Alamat korespondensi:
Gedung C4, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
E-mail: budi_pc@gmail.com

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT