Peran Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Dalam Penetapan Upah Minimum Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

AuthorFigur Rakasiwi
PositionUniversitas Negeri Semarang
Pages1-9
Figur Rakasiwi / Unnes Law Journal 3 (2) (2014)
42
ULJ 3 (2) (2014)
UNNES LAW JOURNAL
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
PERAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM
PENETAPAN UPAH MINIMUM DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
Figur Rakasiwi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Info Artikel
________________
Sejarah Artikel:
Diterima April 2014
Disetujui Mei 2014
Dipublikasikan Juni 2014
________________
Kata Kunci :
Peran Dewan Pengupahan
Provinsi Jawa Tengah,
Upah minimum
Keywords : Role of the
Board of the Central Java
Provincial Wage , Minimum
Wage
_________________
Abstrak
___________________________________________________________________
Pembangunan ketenaga kerjaan harus diatur sedemikian rupa, sehingga hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja
terpenuhi, serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.Namun
kenyataannya tidak demikian, banyak terjadi d emo buruh menuntut kenaikan upah minimum, dalam hal ini perlunya peran dari
Dewan Pengupahan P rovinsi untuk memberikan solusi.Maka penulis tertarik meneliti peran Dewan Pengupahan Provinsi dalam
penetapan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran yang diberikan
Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur dalam penetapan upah minimum dengan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis p endekatan yuridis empiris dan validitas data
menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Dewan Pengupahan Provinsi meliputi dari bulan
Januari sampai dengan bulan November,yaitu pada bulan tersebut terdapat kegiatan bulanan seperti survei KHL bulan Januari
sampai bulan September, pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember melakukan prediksi nilai KHL dengan cara y.o.y
(year on year),kemudian setelah itu membuat rumus formula penghitungan umk dengan mempertimbangkan nilai khl, kondisi pasar
kerja, produktivitas, dan usaha marjinal. Peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, hanya saja Dewan Pengupahan Provinsi masih mendapati kendala, dan upaya untuk mengatasinya
yaitu:sulitnya bersepakat saat rapat pleno, upaya yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan adalah dengan cara pendekatan
persuasif, membuat kesekretariatan, membuat kelompok kecil;banyak kabupaten/ kota terlambat dalam pengiriman hasil survei
KHL, upaya yang dilakukan Dewan Pengupahan adalah dengan cara mengirimkan surat resmi; da ta hasil survei KHL tidak
realistisdengan kewajaranlapangan dan terdapat komponen KHL yang tidak sesuai dengan kondisi kabupaten/ kota, maka
mengatasinya dengan cara memberikan catatan dan dimintaagar mengkonfirmasi lagi, untuk komponenKHL yang tidak sesuai
maka dipilih komponen KHL yang sering dikonsumsi oleh masyarakat; terlalu banyak rumus formula penghitungan UMK dan
prediksi KHL, upaya untuk mengatasinya dengan cara melaksanakan rapat pleno guna mendapat jenis rumus formula yang
dibutuhkan.Saran untuk Dewan Pengupahan Provinsi adalah mampu melepas ideologi pribadi dan kelompok, sehingga tugas dapat
dilaksanakan lebih baik lagi.
.
Abstract
__________________________________________________________________
Manpower development should be organized in such a way, so that the rights and protections for workers' fundamental fulfilled, and at the same
time can create conditions conducive to the devel opment of the business. But the reality is not so, a lot going on demos workers demanding higher
minimum wage, in this case the need for the role of provincial councils to provide a solution. The authors are interested in examining the role of
councils in the province of mi nimum wage in the province of Central Java. This study aims to determine the extent to which a given role Wage
Council to the Governor of Central Java province in setting the minimum wage by legislation. This study uses a qualitative approach, empirical and
juridical validity of the data using triangulation t echniques. The results showed that the role of provincial councils covering from January to
November, which are included in the monthly activities such as surveys KHL January to Septemb er, October to December to predict the value of the
KHL in a way y.o.y (year on year), and then after that make the formula calculation taking into account the value of MSE khl, labor market
conditions, productivity, and marginal businesses. Given the rol e of provincial councils are in accordance with the legislation, only provincial
councils still have constraints, and attempts to overcome that: difficult to agree when the plenary meeting, the efforts made by the councils i s to
persuasive approach, making the secretariat, create small groups; many districts / cities late in delivery KHL survey, efforts Wage Council is to send
an official letter; KHL survey data is not realistic with fairness KHL field and th ere is a component that does not comply with the conditions of the
district/ city, then solve it by providing recor ds and asked to confirm again, for KHL components that do not fit the chosen components KHL are
often consumed by the public; too much of the formula calculation and prediction cityminimum wageKHL, attempt to resolve it by way of
implementing the plenary meeting in order to get the type of the formula required. Suggestions for provincial councils are able to remove th e personal
ideologies and groups, so that the task can be executed better.
© 2014 Universitas Negeri Semarang
Alamat korespondensi:
Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: fh@unnes.ac.id
ISSN 2301-6744

To continue reading

Request your trial