Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Ham Terdakwa
| Author | Suriady Harianja |
| Pages | 36-44 |
36
ULJ 2 (1) (2013)
UNNES LAW JOURNAL
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
PERADILAN IN ABSENTIA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF HAM TERDAKWA
Suriady Harianja
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Info Artikel
________________
Sejarah Artikel:
Diterima Januari 2013
Disetujui Februari 2013
Dipublikasikan Juni 2013
________________
Keywords:
Trial In Absentia;
Corruption Case; the rights
of the defendant
____________________
Abstrak
___________________________________________________________________
Tujuan dari penelitian ini adal ah untuk mengetahui dan memahami ide dasar pemberlakuan peradilan in absentia dalam
perkara Tindak Pidana Korupsi, dan untuk mengetahui peradilan in absentia dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan
kaitannya dengan HAM terdakwa. Dalam penulisan ini, jenis penelitian yan g dipergunakan adalah penelitian hu kum
normative dengan pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah: (1)
ide dasar penerapan peradilan in absentia dalam perkara korupsi adalah dimungkinkannya pemeriksaan dalam persidangan
karena terdakwa dengan sengaja tidak hadir dalam persidangan, sehingga akan memperoleh kepastian hukum atas barang
bukti yang berhubu ngan dengan perkara yang diperiksa yaitu aset nega ra, dengan tujuan untuk menyelamatkan keuangan
negara demi kepentingan umum. (2) pelaksanaan p eradilan in absentia dalam perkara korupsi pada dasarnya melan ggar hak
asasi manusia, namun dengan menggunakan asas derogasi maka hak terdakwa sebagaimana tertuang dalam Undang -
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hu kum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang -undang lain di Indonesia
serta dokumen-dokumen internasional mengenai HAM, dapat ditunda pemenuhannya (derogable rights). Simpulan dari
penelitian ini adalah: (1) ide dasar pemberl akuan peradilan in absentia pada perkara Tindak Pidan a Korupsi untuk
kepentingan penyelamatan keuangan negara. (2) dengan menggunakan asas derogasi maka Hak terdakwa yang diatur dalam
KUHAP dapat ditunda pemenuhannya demi kepentingan umum.
Abstract
___________________________________________________________________
The purpose of this research is to know and understand the basic idea of the appli cation of trial in absentia in the case of the
Corruption, and to know the trial in absentia in the case of th e Corruption and human rights relation to the defendant. In this
writing, the type of research that was used normative legal research coll ection of legal materials used are literature research. The
results of this research a re: (1) the basic idea o f the application of trial i n absentia in the case of corruption is that it allows the
examination in the trial because the defendant intentionally absent the trial, so that will have law certainty of the evidence
relating to the case which examined the state assets, in order to save the State financial in the public interest. (2) the
administration of justice in absentia on c orruption cases essentially violating human rights, but by using the princ iple of
derogation from the rights of the defendant as stated i n Act Number 8 of 1981 on Code of Criminal Procedure (Criminal
Code/KUHAP) and other regulatory legislation in Indonesia an d international documents on human rights, can be delayed
fulfillment (derogable rights). T he conclusions of this research are: (1) the application of the basic ideas trial in absentia in the
case of Corrup tion for the benefit of the country's financial rescue. (2) by using the p rinciple of derogation from the rights set
forth in the Code of Criminal Procedure the defendant may be delayed fulfillment of public interest.
.
© 2013 Universitas Negeri Semarang
Alamat korespondensi:
Gedung C4 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: hsuryadi77@yahoo.com
ISSN 2252-6536
To continue reading
Request your trial