Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sporadik Di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang
| Author | Qoyum Maulana |
| Position | Universitas Negeri Semarang |
| Pages | 55-62 |
ULJ 1 (1) (2012)
UNNES LAW JOURNAL
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN
TANAH SPORADIK DI KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
Qoyum
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Abstrak
Pendaftaran tanah sporadik merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali di-
mana dalam pelaksanaannya diadakan kegiatan pengukuran dan pemetaan batas
tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan, dan kendala-kendala
yang dihadapi dari penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah
sporadik di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, serta tindakan yang dilakukan
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang apabila asas tersebut belum terlaksana.
Data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Pendekatan analisis menggu-
nakan yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam kegiatan
pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah tersebut terdapat Asas Kontradiktur
Delimitasi yaitu penetapan batas yang disaksikan dan disetujui dari pihak pemi-
lik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang akan didaftarkan. Namun
dalam penerapannya masih sering terjadi sengketa antara pemilik tanah yang akan
didaftarkan dengan pemilik tanah yang berbatasan, sengketa tersebut antara lain
masih ada penetapan batas bidang tanahnya tidak disaksikan langsung oleh pemilik
tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan didaftarkan. Hal ini pula terjadi di
wilayah Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang pada pendaftaran tanah sporadik
pada tahun 2009.
Abst rac t
Sporadic land registration is the registration of land for the first time where activities
are held in actual measurement and mapping of land boundaries. This study aims
to analyze the application, and the constraints faced by the application of the prin-
ciple of delimitation contradictur in sporadic land registration in the District Bodeh
District Immigration Office, as well as the actions of the District Land Office Pema-
lang if the principle has not yet been implemented. The data used are the primary
and secondary. Juridical approach using empirical analysis. These results indicate
that in the activities measurement and mapping of the boundaries of the land that
there is a Principle of contradictur Delimitation and demarcation of the witnessed
approval of the owners of land directly adjacent to the land to be registered. But in
practice is still common disputes between landowners who will be registered with
the adjacent landowners, including the dispute still exists the determination of the
boundaries of the land is not witnessed by the owner of the land that borders the
land to be registered. It is also happen in the District Bodeh Pemalang on sporadic
land registration in 2009.
© 2012 Universitas Negeri Semarang
ISSN 2252-6536
Info Artikel
Sejarah Artikel:
Diterima Januari 2012
Disetujui Februari 2012
Dipublikasikan Agustus 2012
Keywords:
Principle of contradictur
delimitation
Sporadic land registration
Alamat korespondensi:
Gedung C4, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
E-mail: Qoyum@yahoo.com
To continue reading
Request your trial