Pelaksanaan Perjanjian Sewa Tanah Makam Di Tempat Pemakaman Umum (Tpu) Bergota Kota Semarang

AuthorRagil Widodo
PositionUniversitas Negeri Semarang
Pages1-8
1
ULJ 3 (2) (2014)
UNNES LAW JOURNAL
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BERDASARKAN
PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA
SEMARANG
Dyah Aruminingtyas󽜫󽜫
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Info Artikel
________________
Sejarah Artikel:
Diterima April 2014
Disetujui Mei 2014
Dipublikasikan Juni 2014
________________
Keywords:
Community Participation,
IMB, Good Governance
____________________
Abstrak
____________________________________________________________ _______
Model Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang a da di
masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi
masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB) adalah merupakan kunci penting dalam pembangunan yang dalam skripsi ini dikhususkan pada penerbitan IMB di
Kota Semarang. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana model partisipasi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kota
Semarang dalam penerbitan IMB berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta kendala dan upaya yang dilakukan
Pemerintah Kota Semarang dalam implementasinya terhadap model p artisipasi masyarakat dalam penerbitan IMB. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologi yaitu suatu metode yang mengacu pada kaedah-kaedah hukum yang ada, dan juga
melihat kenyataan yang ada. Penyelenggaraan fungsi pelayanan pemerintah dalam penerbitan IMB di Kota Semarang telah
mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik agar tercapai kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Kendala penyelenggaran model par tisipasi
masyarakat di Kota Semarang disebabkan oleh dua faktor, yaitu Kurangnya taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kota
Semarang berkaitan dengan kesadaran mengajukan p ermohonan IMB, serta Terbatasnya sarana menunjang partisipasi masyarakat
berkaitan dengan IMB. Upaya yang dilakukan Pemerintahan Kota Semarang dalam implementasinya terhadap model partisipasi
masyarakat dalam penerbitan IMB yaitu Mengadakan Sosialisasi Terhadap Masyarakat tentang Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bangunan Gedung dan Menindaklanjuti Pengaduan-pengaduan dan Masukan dari Masyarakat Secara Langsung.
Abstract
____________________________________________________________ _______
Community participation is community participation in the identification of problems and potential that exists in the community, and making
decisions about the selection of an alternative solution to solve the problem , the implementation of efforts to overcome pro blems, and community
involvement in the process of evaluating the changes that occur. Implementation Issuance of Building Permit (IMB) is an important key in the
development of this mini thesis is devoted to the publication of the IMB in the city of Semarang. Issues raised is How a model of community
participation in the Semarang City Government building permit issuance by the general principles of good governance, as well as constraints and
efforts made Semarang City Government in implementation of the model of public participation in the permit issuance . The method used is the
juridical sociology is a method that refers to the rules of existing law, and also the fact that there.Implementation of the service function of government
in the issuance of building permit has been based in Semarang Semarang Regional Regulation No. 5 of 2009 on Building and general principles of
good governance in order to achieve the welfare of the people of Semarang.Constraints model of community participation of Semarang city is caused
by two factors, namely thelow level of awareness and lack of compliance withlaws relating to public awareness of Semarang apply for building permit,
as well as the limited means of supporting public participation related to the IMB. Efforts made Semarang City Government in the implementation
model of public participation in the permit issuance is Holding a Community Socialization of law Number 5 of 2009 on Building and Following
Complaints and Feedback from Community Direct .
.
© 2014 Universitas Negeri Semarang
󽜫Alamat korespondensi:
Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: fh@unnes.ac.id
ISSN 2301-6744

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT