Pelaksanaan Pembimbingan Dan Pengawasan Anak Pada Pidana Bersyarat
| Author | Abdul Kholiq |
| Pages | 45-53 |
45
ULJ 2 (1) (2013)
UNNES LAW JOURNAL
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN ANAK
PADA PIDANA BERSYARAT
Abdul Kholiq
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Info Artikel
________________
Sejarah Artikel:
Diterima Januari 2013
Disetujui Februari 2013
Dipublikasikan Juni 2013
________________
Keywords:
Guidance; Supervision;
Children; Conditional
Punishment
____________________
Abstrak
___________________________________________________________________
Pidana bersyarat merupak an bentuk pemidanaan yang tidak berakibat dengan perampasan hak-hak dari terpidana. Dalam
sistem peradilan pidana anak berbeda dengan orang dewasa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan
memahami perbandingan pengaturan pidana bersyarat dalam KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak, Konsep KUHP Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, serta untuk mengetahui
pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak pada pi dana bersyarat yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I
Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang. Peneli tian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (non-doctrinal)
dengan pengumpulan data diantaranya wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian mengenai
perbandingan pengaturan pidana bersyarat berdasarkan beberapa kategori perbandingan antara lain meliputi : batasan
penjatuhan hukuman, syarat umum, syarat khusus, lama percobaan, pejabat yang membantu pelaksanaan pidana bersyarat
dan pelaksanaan pendi dikan. Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak yang menjalani pidana bersyarat oleh
Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang belum dilaksanakan secara optimal menging at
pembimbingan yang dilakukan tidak mempunyai pedoman st andarisasi sistem pembimbingan dan pengawasan yang terpadu
dalam perUndang-undangan serta terkendal a sarana dan prasarana yan g dihadapi petugas pembimbing Kemasyarakatan.
Pengawasan kepada terpidana hanya bersifat administratif yaitu pelaksanaan wajib lapor terpidana (anak) dengan
menggunakan formulir P-51 sebagai kartu kendali dalam wajib lapor kepada jaksa. Simpulan d alam penelitian ini yaitu
pada dasarnya pel aksanaan pembimbingan dan pengawasan telah s esuai di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997,
akan tetapi perlu digaris bawahi dalam pelaksanaannya masih terdapat beb erapa kendala dan hambatan yang terjadi seperti
keterbatasan personil dan anggaran operasional yang terbatas.
Abstract
___________________________________________________________________
Conditional punishment is a form of punishment that does not result in the deprivation of the rights from convicted person. In
the juvenile justice system are different from adults. The purpose of this research is to know and understand the parole
(conditional punishment) comparison of the Criminal Code, Act No. 3 of 1997, Criminal Law Concept of 2012 and Act No. 11
of 2012, as well as knowing how to trans form and guiding the implemen tation and supervision of child ren in the parole
(conditional punishment) conducted by Correctional Center Class I of Semar ang and Prosecution Counsel of Semarang. This
study uses sociological juridical approach (non-doctrinal) with data col lection including interviews, literature study and
documents study. The results of comparative of conditional punishment on some categories of comparison inclue the following :
the sentencing limitation, general conditions, special requirements, lenght of trial, official s who helped the conditional
punishment execution and implementation of education. Implement ation guidance and supervision of children who undergo
conditional punishment by Correctional Center Class I of Semarang and Prosecution Counsel of Semarang has not been
implemented optimally considering coaching (guidance) do not have a standardized system of s upervision and monitoring
intergrated regulated in legislations and infrastructure constraints faced community supervising officer. The supervision to the
convicted person only the implement ation of a administrative is required to report row (child) by using the form P -51 as the
card control must report to the prosecutor. Su mmary in this research i.e. basically the guidance and supervision of the
implementation of compliance in the Act No. 3 of 1997, but it should be underscored diaris in practice there are stil l some
obstacles and barriers that occur such as limited personnel and limited operational bu dgets.
© 2013 Universitas Negeri Semarang
Alamat korespondensi:
Gedung C4 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: abdoelcholliq@gmail.com
ISSN 2252-6536
To continue reading
Request your trial