Implementasi Peraturan Pemerintah Terkait Dengan Kepemilikan Saham Dari Modal Asing
| Author | Emaniar Yunisavitri |
| Position | Universitas Negeri Semarang |
| Pages | 29-36 |
ULJ 1 (1) (2012)
UNNES LAW JOURNAL
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN
KEPEMILIKAN SAHAM DARI MODAL ASING
Emaniar Yunisavitri
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Abstrak
Pada peraturan tentang penanaman modal, penanam modal asing diharus-
kan berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terdiri dari saham-saham,
maka pemerintah membuat peraturan yang lebih spesifik tentang Pemilikan
Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal
Asing yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yang diperba-
harui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kepemilikan saham dari modal asing yang
diatur dalam kedua PP tersebut. Pendekatan analisis yang digunakan ada-
lah pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
peserta penanam modal dalam negeri yang tidak diikuti dengan pengaturan
secara tertulis yang mengatur sanksi maupun pemberian jangka waktu 180
hari apabila suatu perusahaan penanam modal asing yang telah berdiri dan
menjalankan usahanya di Indonesia ternyata setelah beberapa tahun tidak
dapat memenuhi syarat kepemilikan saham sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 20 tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001
tentang kepemilikan saham yang berlaku di Indonesia, maka dapat men-
imbulkan ketidakpastian hukum bagi peraturan itu sendiri.
Abst rac t
On investment regulations, foreign investors are required to form a limited liability
company whose capital consists of shares, then the government makes more specific
regulations on the ownership of shares in a company established under the Foreign
Investment Regulation No. 20 of 1994 as updated by Government Regulation Num-
ber 83 of 2001. This study aims to analyze ownership of shares of foreign capital
which is set in both the PP. Analytical approach used is the juridical-normative ap-
proach. These results indicate that participants in the domestic investors who are not
accompanied by a written arrangement that governs sanctions or granting a period
of 180 days if a foreign investment company which has established and operating in
Indonesia turned out after a few years can not be qualified shareholding according
to Government Regulation No. 20 of 1994 Jo Government Regulation Number 83
year 2001 regarding the ownership of shares in force in Indonesia, it could create
legal uncertainty for the legislation itself.
© 2012 Universitas Negeri Semarang
ISSN 2252-6536
Info Artikel
Sejarah Artikel:
Diterima Januari 2012
Disetujui Februari 2012
Dipublikasikan Agustus 2012
Keywords:
Ownership of shares
Foreign Investment
Government Regulations
The company
Alamat korespondensi:
Gedung C4, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
E-mail: emaniar.y@yahoo.com
To continue reading
Request your trial