Implementasi Informed Consent Pada Pasien Yang Bersedia Menjalani Tes Hiv Dalam Perjanjian Terapeutik

AuthorWidyananda Yudikindra
PositionGedung K1 Lantai 1 FH Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
Pages26-37
Widyananda Yudikindra / Unnes Law Journal 3 (1) (2014)
26
ULJ 3 (1) (2014)
UNNES LAW JOURNAL
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT PADA PASIEN YANG BERSEDIA
MENJALANI TES HIV DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK
Widyananda Yudikindra
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Info Artikel
________________
Sejarah Artikel:
Diterima April 2014
Disetujui Mei 2014
Dipublikasikan Juni 2014
________________
Keywords:
Informed Consent,
Therapeutic, HIV Testing
___________________
Abstrak
___________________________________________________________________
Tes HIV dilakukan untuk menceg ah terjadinya peningkatan infeksi HIV. Sedangkan penggunaan formulir
informed consent merupakan wujud pendokumentasian yang memiliki perbedaan dan k ekhususan dalam
penawaran medisnya. Oleh karena itu kemudian peneliti melakukan kajian yuridis terhadap bentuk formulir dan
implementasi informed consent tes HIV.Penelitian ini menggunakan jen is penelitian yuri dis empiris. Pen dekatan
yuridis empiris bert ujuan menganalisis suatu peraturan dapat berlaku efektif di masyarakat. Penelitian ini dapat
memberikan kajian yuridis tentang bentuk formulir informed consent tes HIV dalam perjanj ian terapeutik. Selain
itu juga untuk mengetahui implementasi informed consent pada pasien yang bersedia menjalani tes HIV dalam
perjanjian terapeutik di RSUP Dr. Karia di Semarang.Kajian y uridis formulir informed consent maupun
implementasinya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan menteri kesehatan maupun
pedoman teknis. Walaupun sudah sesuai namun pelaksanaanya tidak selalu berjalan dengan baik dan terdapat
masalah seperti pemahaman yang kurang mengenai manfaat dan fungsi formulir informed consent sehingga dapat
memberi peluang seorang pasien untuk menolak atau memb atalkan tes HIV. Selain itu masih ada keterbatasan
kemampuan pasien dalam mem ahami informa si medis, ketidaklengkapan pengisian formulir dan pola
administrasi yang berbeda. Wujud formulir informed consen t semestinya jangan sampai menghambat hak pasien
untuk me ndapatkan kesehatan. Sedangkan keberhasilan tes HIV harus tetap memperhatikan penjelasan
informasi medis dan persetujuan dari pasien. Dengan demikian informed cosent dapat dipahami sebagai titik awal
proses komunikasi medis pemeriksaan diagnosis H IV dan sarana untuk mencapai pemenuhan kebutuhan
kesehatan HIV/AIDS tanpa adanya p aksaan, kekhilafan maupun penipuan. Selanjutnya sistem normalisasi tes
merupakan harapan ke depan untuk menyederhanakan proses k omunikasi dan penawaran medis tanpa
mengurangi esensi kualitas konseling dan tes HIV..
.
Abstract
__________________________________________________________________
HIV testing is done to prevent an increase in HIV infection. While the use of an informed consent form is a form of documentation that has
differences and specificity in medical offers. Therefore juridical and researcher to study the form of the informed consent form and implementation of
HIV testing.This research uses empirical research juridical. Juridical empirical approach to analyze a rule to be effective in the community. This
research can provide on the form of judicial review of an informed consent form in agreement therapeutic HIV testing. In addition to knowing the
implementation of informed consent in patients who are willing to undergo an HIV test in the therapeutic agreement in Dr. Kariadi Semarang
Hospital.Judicial review of the informed consent form and its implementation is in accordance with the laws, regulations and technical guidelines of
the health minister. Although it was appropriate, but its implementation is not always going well and there are problems such as lack of
understanding about the benefits and functions of the informed consent form so that it can give a patient the opportunity to reject or cancel an HIV
test. In addition there are limitations in the ability of patients to understand medical information, incompleteness form filling and different patterns
of administration. Being an informed consent form should not to obstruct the right of patients to receive healthcare. While the success of HIV testing
must consider the explanations of medical information and consent of the patient. Thus informed cosent can be understood as a starting point
communication process medical examination and an HIV diagnosis means to achieve compliance with the health needs of HIV/AIDS in the
absence of coercion, mistake or deception. Further normalization of the test system is a future goal to simplify the process of communication and
medical offers without compromising the essence of the quality of HIV counseling and testing.
.
© 2014 Universitas Negeri Semarang
Alamat korespondensi:
Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: fh@unnes.ac.id
ISSN 2301-6744

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT