Analisis Yuridis Terhadap Urgensitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersihdan Berwibawa

AuthorImron Safii
PositionUniversitas Negeri Semarang
Pages61-72
84
ULJ 3 (2) (2014)
UNNES LAW JOURNAL
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
ANALISISYURIDIS TERHADAP URGENSITASPENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN
YANG BERSIHDAN BERWIBAWA
ImronSafii
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Info Artikel
________________
SejarahArtikel:
DiterimaApril 2014
DisetujuiMei 2014
DipublikasikanJuni 2014
________________
Kata Kunci: pariwara;
BersihdanBerwibawa;Penga
dilanTindakpidanakorupsi;
Urgensitas
Keywords: Clean and
authoritative, the Corruption
Court, urgency
_________________
Abstrak
___________________________________________________________________
.PenelitianinibertujuanuntukmengetahuisejauhmanaurgensiadanyaPengadilanTipi kor di daerah.
PenelitianinimengunakanmetodeKualitatifjenispendekatanyuridissosiologisdanvaliditas data
menggunakantekniktrianggulasi. HasilPenelitianmenunjukanbahwapenegakanhukum di PengadilanTipikor
Semarang daritahun 2011-2013 mengalamipeningkatan, makakinerjaPengadilanTipikor Semarang
semakinmeningkatdalammenanganiperkaradanseriusdalampenegakanhukumterhadapkasusk orupsi.
Adanyadisparitaspenjatuhanhukumandalamkasus yang samaterhadappenyalahgunaan APBD
Sragenditanganimajelis hakim yang tidakberintegritasdantidakbermoral. UrgensiadanyaPengadilanTipikor,
perkarakorupsi di Jawa Tengah di tahun 2012 dan 2013 mengalamipeningkatan, t etapidalamputusan yang
dijatuhkanolehmajelis haki m mengalamipeningkatan yang cukupbaik, s etelahadanyaPengadilanTipikor
Semarang. Putusanmajelis hakim yang diberikankepadaterdakwakasuskorupsi, rata-rata
jumlahputusanselamatahun 2011-2013 masihringan, yaituantara 0-4 t ahunbahkanada y ang diputu sbebas,
inimembuktikanbahwapengadilantipikormasihlemahdankurangmaksimaldalamme njatuhkanhukumankepadater
dakwakasuskorupsi.
Disparitaspenjatuhanhukumanbagiterdakwakasuskorupsitidakbisadihindarkandanpastidipakaio lehmajelis hakim
pengadilantipikor Semarang karena hakim me lihatkasus yang ditangani,
sikapterdakwaselamapersidangandanfakta-fakta yang ada di dalampersidangandansetiapterdakwapastiberbe da,
itu yang menyebabkanterjadinyadisparitaspenjatuhanhukumanoleh hakim. UrgensiadanyaPen gadilanTipikor di
daerahkhususnya di Semarang
didasariatasketidakpuasanmasyarakatdalampenegakanhukumterhadapkasuskorupsi.
Pendiriantersebutmempunyaimaknadalammewujudkanpemerintahan yang bersihdanbebasdarikorupsi,
kolusidannepotisme.
Abstract
__________________________________________________________________
This study aims to determine the extent to which the absence of urgency in the Corruption Court. This study uses qualitative method juridical
sociological kinds and validity of the data using triangulation techniques. Research shows that law enforcement in Semarang Corruption Court from
the year 2011-2013 has increased, the performance of Semarang Corruption Court increasingly serious in handling the case and in law enforcement
against corruption. Sentencing disparities in cases similar to the misuse of budget Sragen judges are not handled with integrity and immoral.
Urgency presence Corruption Court, cases of corruption in Central Java in 2012 and 2013 has increased, but in a decision handed down by a panel
of judges has increased quite good, after the Semarang Corruption Court. Decisions of the judges to be given to the accused in corruption cases, the
average number of ruling over the years 2011-2013 are still lightweight, which is between 0-4 years old and some even acquitted, the court proves
that corruption is still weak and less than the maximum in the sentencing defendant cases of corruption. Disparity in sentencing for convicted
corruption can’t be avoided and certainly used by the Semarang Corruption Court judges because judges see cases handled, the attitude of the
defendant during the trial and the facts in the trial and every defendant is different, that's what causes the disparity sentencing by the judge.
Corruption Court in the absence of urgency, especially in the area of Semarang is based on the dissatisfaction of society in the enforcement of the law
against corruption. The establishment has the meaning in creating a clean government and free from corruption, collusion and nepotism.
© 2014UniversitasNegeri Semarang
Alamatkorespondensi:
Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes
KampusSekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: fh@unnes.ac.id
ISSN 2301-6744

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT